MIKROPLASTIK DALAM KETUBAN BUKTI KUTUKAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI MAKIN NYATA

 “ Riset mikroplastik Ecoton sejak 2017 hingga kini telah mendeteksi adanya mikroplastik dalam feses, Air Susu ibu, air seni, ketuban dan  dalam darah perempuan, ini seperti kutukan akibat kita menyia-nyiakan sampah plastik, pemakaian plastik sekali pakai dan membuang tanpa pengolahan yang layak pada akhirnya plastik yang kita buang akan kembali ketubuh kita” ungkap Sofi Azilan Aini, lebih lanjut peneliti Mikroplastik Ecoton ini menjelaskan bahwa Indonesia saat ini menjadi negara penyumbang sampah plastik kelautan global tertinggi ketiga setelah India dan Nigeria, kebiasaan membakar sampah dan membuang sampah ke sungai menjadikan sungai, udara dan air hujan telah tercemar mikroplastik, bahkan penduduk Indonesia merupakan manusia yang paling banyak mengkonsumsi mikroplastik, sekitar 15 gram perbulan. Infiltrasi mikroplastik dalam darah adalah yang paling mengkhawatirkan terhadap ancaman kesehatan masa depan Indonesia, karena masuknya mikroplastik ke aliran darah dan berpotensi menetap di organ-organ vital akan menimbulkan kerusakan sel dan tidak berfungsinya organ vital untui kelangsungan hidup manusia.

Membangkang Tak Pulihkan Brantas , POSKO IJO Minta Gubernur Jatim Tunduk Putusan MA

Putusan MA No: 821 PK/Pdt/2025 yang menolak 
Peninjauan Kembali Gubernur Jatim dan Menteri
Pekerjaan Umum, menguatkan putusan PN Surabaya
dan memerintahkan Tergugat Meminta Maaf pada 
masyarakat Jawa Timur 

(Senin 2/2/2026) Posko Ijo bersama 50 orang aktivis Lingkungan yang terdiri dari 18 komunitas dan Lembaga melakukan aksi longmarch dari depan Kantor DPRD Jatim Jl Indrapura hingga Kantor Gubernur Jawa Timur Jl Pahlawan. Sepanjang Jalan peserta aksi meneriakkan “Selamatkan kali Brantas, Khofifah lakukan Pembangkangan, Tidak tunduk Putusan MA”. Aksi yang bertujuan untuk memprotes sikap Gubernur Jawa Timur yang tidak mentaati putusan MA Meminta Gubernur Jawa Timur taat, patuh dan tunduk pada putusan 08/Pdt.G/2019/PN Sby Jo Nomor: 177/PDT/2023/PT.Sby Jo Nomor: 1190/K/PDT/2024 dan Putusan Peninjauan Kembali tertanggal 21 Agustus 2025 Nomor: 821 PK / Pdt / 2025. Tentang Penanganan Ikan Mati Massal di Sungai Brantas. “Aksi akan dimulai dari Gedung DPRD Jatim berjalan kaki hingga depan kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya, peserta aksi juga akan membawa kerangka ikan mati sebagai bukti rusaknya ekosistem sungai Brantas karena lemahnya perhatian Gubernur Jawa Timur yang menyebabkan hilangnya hak hidup ikan – ikan di sungai Brantas". Jelas Rulli Mustika Adya yang merupakan Alumni Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

JEJAK : PERDA PENGURANGAN PLASTIK SEKALI PAKAI SOLUSI KRISIS SAMPAH PLASTIK

50 orang aktivis Jaringan Gen Z Jatim Tolak Plastik Sekali Pakai (JEJAK)
Melakukan Audiensi dengen Badan Pembentukan Perda DPRD Jatim
di ruang Badan Anggaran Kantor DPRD Jatim Indrapura Surabaya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani persoalan sampah nasional secara serius dan terintegrasi. Dalam taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, Presiden menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (aman, sehat, resik, indah) sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata.“Sampah ini menjadi masalah, diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat,” Ucap Presiden Prabowo di  International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026. 20% sampah yang dihasilkan masyarakat Indonesia adalah plastik, sedangkan sampah terbanyak adalah sampah organik, terutama sampah makanan.  Gen Z Jawa Timur mengusulkan solusi Pembatasan plastik sekali pakai untuk mengurangi krisis sampah. 92% Generasi Z Jawa Timur masih menggunakan plastik sekali pakai, Jawa Timur hanya ada 16 dari 38 kabupaten/kota yang memiliki regulasi pembatasan plastik. Kondisi ini mendorong Jaringan Generasi Z Jawa Timur Tolak Plastik Sekali Pakai (JEJAK) mendesak DPRD Provinsi Jawa Timur segera menyusun Perda Pembatasan Plastik Sekali Pakai sebagai payung hukum bersama.