Membangkang Tak Pulihkan Brantas , POSKO IJO Minta Gubernur Jatim Tunduk Putusan MA

Putusan MA No: 821 PK/Pdt/2025 yang menolak 
Peninjauan Kembali Gubernur Jatim dan Menteri
Pekerjaan Umum, menguatkan putusan PN Surabaya
dan memerintahkan Tergugat Meminta Maaf pada 
masyarakat Jawa Timur 

(Senin 2/2/2026) Posko Ijo bersama 50 orang aktivis Lingkungan yang terdiri dari 18 komunitas dan Lembaga melakukan aksi longmarch dari depan Kantor DPRD Jatim Jl Indrapura hingga Kantor Gubernur Jawa Timur Jl Pahlawan. Sepanjang Jalan peserta aksi meneriakkan “Selamatkan kali Brantas, Khofifah lakukan Pembangkangan, Tidak tunduk Putusan MA”. Aksi yang bertujuan untuk memprotes sikap Gubernur Jawa Timur yang tidak mentaati putusan MA Meminta Gubernur Jawa Timur taat, patuh dan tunduk pada putusan 08/Pdt.G/2019/PN Sby Jo Nomor: 177/PDT/2023/PT.Sby Jo Nomor: 1190/K/PDT/2024 dan Putusan Peninjauan Kembali tertanggal 21 Agustus 2025 Nomor: 821 PK / Pdt / 2025. Tentang Penanganan Ikan Mati Massal di Sungai Brantas. “Aksi akan dimulai dari Gedung DPRD Jatim berjalan kaki hingga depan kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya, peserta aksi juga akan membawa kerangka ikan mati sebagai bukti rusaknya ekosistem sungai Brantas karena lemahnya perhatian Gubernur Jawa Timur yang menyebabkan hilangnya hak hidup ikan – ikan di sungai Brantas". Jelas Rulli Mustika Adya yang merupakan Alumni Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

JEJAK : PERDA PENGURANGAN PLASTIK SEKALI PAKAI SOLUSI KRISIS SAMPAH PLASTIK

50 orang aktivis Jaringan Gen Z Jatim Tolak Plastik Sekali Pakai (JEJAK)
Melakukan Audiensi dengen Badan Pembentukan Perda DPRD Jatim
di ruang Badan Anggaran Kantor DPRD Jatim Indrapura Surabaya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani persoalan sampah nasional secara serius dan terintegrasi. Dalam taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, Presiden menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (aman, sehat, resik, indah) sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata.“Sampah ini menjadi masalah, diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat,” Ucap Presiden Prabowo di  International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026. 20% sampah yang dihasilkan masyarakat Indonesia adalah plastik, sedangkan sampah terbanyak adalah sampah organik, terutama sampah makanan.  Gen Z Jawa Timur mengusulkan solusi Pembatasan plastik sekali pakai untuk mengurangi krisis sampah. 92% Generasi Z Jawa Timur masih menggunakan plastik sekali pakai, Jawa Timur hanya ada 16 dari 38 kabupaten/kota yang memiliki regulasi pembatasan plastik. Kondisi ini mendorong Jaringan Generasi Z Jawa Timur Tolak Plastik Sekali Pakai (JEJAK) mendesak DPRD Provinsi Jawa Timur segera menyusun Perda Pembatasan Plastik Sekali Pakai sebagai payung hukum bersama.

Indonesia’s Supreme Court Ruling on Brantas River Pollution Remains Unimplemented, Environmental Groups Warn of Ongoing Ecological and Public Health Crisis

Recycling industries arbitrarily dispose of their waste, polluting 
The Brantas River due to weak government oversight

Gresik, Indonesia – 1 February 2026 Environmental coalition POSKO IJO has raised serious concerns over the Indonesian government’s failure to implement a final and binding Supreme Court ruling related to the mass fish deaths in the Brantas River, one of East Java’s most critical river basins.

On 21 August 2025, the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued Judicial Review Decision No. 821 PK/Pdt/2025, rejecting the petitions filed by the Minister of Public Works and the Governor of East Java. The ruling reaffirmed earlier decisions by the Surabaya District Court (No. 08/Pdt.G/2019/PN.Sby), the East Java High Court, and Supreme Court Decision No. 1190 K/Pdt/2024, which ordered the government to take concrete actions to address industrial pollution following repeated incidents of mass fish mortality in the Brantas River.